Halu Oleo Law Review

Perlindungan Data Pribadi Post-Mortem oleh Notaris Melalui Penyimpanan Protokol Notaris: Prospek dan Tantangannya

2025-03-17T06:41:19+07:00

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban hukum untuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan segala sesuatu terkait akta yang dibuatnya termasuk data dokumen klien selama masa jabatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Proses penyimpanan dan pemeliharaan protokol Notaris tersebut masih terkendala pada tempat, biaya perawatan, dan juga pemeliharaan fisik dokumen oleh Notaris yang tidak terbatas pada masa hidup klien, tetapi juga berlaku terhadap data individu klien yang telah meninggal atau post-mortem. Penelitian ini mengangkat isu mengenai kewajiban etika Notaris untuk melindungi data klien post-mortem dan bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai perlindungan dan penyimpanan data pribadi klien post-mortem oleh Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang beranjak dari adanya kekosongan norma dalam pengaturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris berkewajiban menyimpan dan memelihara data klien baik semasa hidup maupun setelah kematian klien. Dokumen tersebut haruslah dijaga dan dikelola dengan hati-hati oleh Notaris, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun elektronik berupa sistem cloud computing. Saat ini, belum ada aturan hukum secara eksplisit yang mengatur perlindungan data setelah kematian (post-mortem), sehingga diperlukan adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan data klien post-mortem dan juga batasan hukum yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan reputasi, kredibilitas dan juga etika profesi Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

The Role of Society in Monitoring Money Politics in Local Elections in Indonesia: A Systematic Literature Review

2025-03-12T12:52:52+07:00

This study aims to examine the role of society in monitoring money politics during local elections in Indonesia. Through a systematic literature review (SLR), this research synthesizes findings from studies published between 2018 and 2024. The methodology involves a qualitative analysis of existing literature, focusing on community engagement, challenges in law enforcement, and the implications of political education. The main results indicate that societal participation is essential in reducing money politics; however, public awareness is generally low, and the mechanisms for reporting violations are underutilized. The findings highlight the critical role of political education in empowering communities and the potential of digital platforms to facilitate anonymous reporting. The review concludes that while community involvement is vital, it must be supported by legal reforms and stronger enforcement mechanisms to be effective. This research contributes to the broader literature by emphasizing the need for a holistic approach that includes both community engagement and institutional support. Future studies should explore the effectiveness of digital reporting tools, analyze regional differences in community participation, and implement and test specific strategies in field studies to address the limitations of relying on secondary data and the lack of empirical testing of proposed solutions.

Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intellegence

2025-03-12T13:04:31+07:00

Tulisan ini merupakan studi awal tentang subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana kecerdasan buatan (AI). Dalam hukum Indonesia saat ini AI tidak dapat digolongkan sebagai subjek hukum ketika adanya tindak pidana yang disebabkan oleh AI atau memanfaatkan AI dalam melakukan tindak pidana. Subjek hukum yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia saat ini termasuk dalam KUHP Baru (UU No. 1 tahun 2023) belum mengenal konsepsi AI sebagai subjek hukum dan pertanggungjawabannya. Tulisan ini mengulas tentang adanya atribusi AI dalam sejumlah tindak pidana sehingga perlu dipertimbangkan dalam hukum pidana Indonesia masa depan (ius constituendum) agar AI bisa dijadikan subjek hukum dan bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Di beberapa negara saat ini AI telah dijadikan subjek hukum dan dimasukkan dalam hukum nasionalnya.

Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

2025-03-13T19:25:24+07:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah MKRI berwenang memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu yang dinyatakan TSM. dalam penelitian ini memiliki target capaian adalah publikasi karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan bersumber dari beberapa pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menurut undang-undang.