Halu Oleo Law Review

Tafsir Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Dikaitkan dengan Ajaran Kausalitas

2025-09-16T14:55:26+07:00

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan permasalahan unsur perbuatan melawan hukum yang tercantum pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang sering menimbulkan kontroversi akibat penafsirannya yang dapat ditarik-ulur. Melalui metode kajian hukum normatif dan analisis yuridis, kajian ini membahas tafsir kedua pasal tersebut, khususnya pasca keluarnya dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, membuat batasan terhadap tafsir "melawan hukum" menjadi bersifat formal, sehingga harus ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, membuat perubahan delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, sehingga mewajibkan pembuktian kerugian negara secara nyata (actual loss). Perubahan normatif dikuatkan pula dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengganti rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi Pasal 603 dan Pasal 604 dengan sanksi pidana setimpal. Kajian ini penting karena menekankan penerapan ajaran kausalitas dalam pembuktian tindak pidana korupsi sebagai kerangka analisis untuk membangun hubungan sebab-akibat yang logis dan sistematis antara perbuatan yang melanggar hukum dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Melalui analisis factual cause, legal cause, serta pertimbangan novus actus interveniens, hasil kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan melawan hukum formal yang dikaitkan dengan analisis kausalitas memperkuat kepastian hukum, menghindari terjadinya kesesatan berpikir dalam penegakan hukum, menemukan kebenaran materiel, dapat menentukan pertanggungjawaban pidana secara adil dan akurat, dan memastikan bahwa hanya perbuatan yang terbukti secara hukum serta kausal yang dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi.

Rekonstruksi Kinerja Profesi Notaris Melalui Implementasi Artificial Intelligence: Perspektif Hukum Pembangunan Dan Akselerasi Pelayanan Publik

2025-09-11T20:00:19+07:00

Profesi notaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada pengguna jasa notaris. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merespons kemajuan zaman dengan memanfaatkan digital dan AI. Namun, tantangan modernisasi dan tuntutan efisiensi pelayanan publik memerlukan transformasi digital dalam praktik kenotariatan dalam regulasi dan aplikasi yang mewadahi berkaitan dengan dokumen digital dan AI. Penelitian ini menganalisis rekonstruksi kinerja profesi notaris melalui implementasi artificial intelligence (AI) dalam perspektif hukum pembangunan dan akselerasi pelayanan publik. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap regulasi, teori hukum pembangunan, dan perkembangan teknologi AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi AI dalam profesi notaris dapat mengubah alur kinerja rekonstruksi kinerja profesi notaris sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan melalui otomatisasi proses administratif, sistem manajemen dokumen digital, dan platform layanan online. Namun, implementasi ini memerlukan rekonstruksi regulasi yang mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengurangi autentisitas dan kepastian hukum akta notaris. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan regulasi dalam UU JN terkait dengan digitalisasi akta dan verifikasi melalui AI.

Penegakan Hukum Terintegrasi Dalam Kegiatan Perekonomian di Pelabuhan

2025-09-23T19:50:21+07:00

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai tantangan tertentu dalam pengelolaannya. Sebagai negara kepulauan, maka pelabuhan merupakan infrastruktur penting untuk keterhubungan mobilitas dan perekonomian. Kegiatan kepelabuhan merupakan kegiatan yang kompleks terdapat berbagai pihak baik dalam pengelolaan maupun dalam pemanfaatan. Kompleksitas tersebut berakibat pada perlunya koordinasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pada kegiatan Pelabuhan melibatkan aspek laut, pelayaran, kesyahbandaran, teritori, pelintasan orang dan barang, serta aspek keselamatan dan keamanan laut, sehingga secara kelembagaan membutuhkan adanya sinergi dari berbagai pihak. Dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, maka tantangan dalam penegakan hukum kegiatan kepelabuhan menjadi lebih kompleks pula. Penelitian ini fokus pada aspek normatif wewenang penegakan hukum pada sektor kepelabuhan yang dimaksudkan menjadi justifikasi perlunya integrasi dalam proses penegakan hukum sehingga berkontribusi pada optimalisasi fungsi Pelabuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang didasarkan pada kebutuhan terhadap kepastian dan efektivitas hukum dalam mendukung kelancaran kegiatan perekonomian di pelabuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di kawasan pelabuhan memerlukan integrasi dalam aspek pencegahan dan penegakan hukum mulai dari otoritas pelabuhan, aparat penegak hukum, hingga instansi pelayanan seperti bea cukai dan karantina. Dalam praktiknya, masih terdapat tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi, serta kurangnya sistem informasi yang saling terhubung antar instansi. Hal ini menyebabkan proses bongkar muat, perizinan, dan distribusi logistik menjadi lambat dan tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas mengenai integrasi penegakan hukum di pelabuhan melalui pendekatan berbasis sistem, teknologi informasi, serta standar operasional antar lembaga yang diatur dalam ketentuan yang terintegrasi dan berkepastian hukum.