Halu Oleo Law Review

Implementasi Kebijakan LP2B dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan

Gusti Putra Pradana — 2026-10-20

Masifnya alih fungsi lahan pertanian pangan di Indonesia dapat mengancam kedaulatan pangan nasional, sehingga mendorong lahirnya kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kajian ini berfokus untuk menganalisis implikasi yuridis penerapan target top-down nasional dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan, beban fiskal daerah, serta perlindungan hak keperdataan pemilik tanah. Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini yakni penelitian hukum normatif melalui analisis perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Temuan studi mengindikasikan adanya ketegangan antara target kuantitatif minimal 87% Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) berdasarkan regulasi nasional terbaru dengan otonomi daerah, di mana pemaksaan target seragam memicu kemacetan hukum (legal deadlock) pada revisi tata ruang daerah yang memiliki tipologi perkotaan. Implementasi insentif bagi petani terjebak dalam fenomena unfunded mandate akibat ketergantungan fiskal daerah yang sangat tinggi terhadap transfer pusat (mencapai 65,7%), sementara kontribusi PAD terbatas. Selain itu, penetapan LP2B berimplikasi pada praktik regulatory taking melalui "penguncian" fungsi lahan secara sepihak tanpa notifikasi individual yang memadai, sehingga mengabaikan nilai harapan ekonomi tanah (land rent) pemilik lahan. Studi ini merekomendasikan rekayasa hukum keuangan negara melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) LP2B, penerapan target fleksibel berbasis agregat provinsi, serta transformasi pendekatan dari administratif-represif ke pendekatan kooperatif-partisipatif melalui perjanjian insentif berimbang (contractual agreement) guna menyelaraskan ketahanan pangan nasional dengan keadilan ekonomi bagi masyarakat hukum di tingkat tapak.

Analisis Pemutusan Hubungan Kerja atas Pelanggaran Kerja Bersifat Mendesak yang Tidak Dituangkan dalam Peraturan Perusahaan

Carissa Maharani — 2026-10-20

Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam pengaturan hukum dan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pelanggaran kerja bersifat mendesak yang tidak tercantum dalam Peraturan Perusahaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, serta metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sanksi PHK dengan alasan pelanggaran kerja bersifat mendesak hanya dapat dilakukan jika perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran mendesak diatur dalam peraturan Perusahaan yang berlaku. Jika perbuatan tersebut tidak tercantum dalam peraturan perusahaan, maka sanksi berdasarkan pelanggaran kerja yang bersifat mendesak tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, pemberian sanksi terhadap pelanggaran kerja harus mengacu pada peraturan yang berlaku secara umum. Pekerja yang melakukan pelanggaran kerja berhak mendapat surat peringatan terlebih dahulu oleh pengusaha sebanyak 3 kali. Apabila pekerja terus mengulangi pelanggarannya setelah mendapat surat peringatan ketiga (terakhir), maka pengusaha berhak melakukan PHK sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedudukan "Digital Twin" dalam Hukum Telekomunikasi di Indonesia

Aprikiansa Andi' Padang — 2026-10-20

This study aims to analyze the legal position of Digital Twin technology within the framework of telecommunications law in Indonesia, particularly in relation to ultra-low latency network infrastructure and cyber-physical system governance. The type of research used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, which analyzes primary and secondary legal materials related to telecommunications, information, and electronic transactions, and personal data protection. The results of the study show that Digital Twin, which is a dynamic virtual representation of physical entities and is essential to the Society 5.0 ecosystem, does not yet have an explicit and specific legal position in the Telecommunications Law or its implementing regulations. The dependence of Digital Twins on ultra-low latency connectivity provided by 5G and 6G networks places them functionally under the jurisdiction of the Telecommunications Law. However, current positive law only focuses on the regulation of transmission media, such as frequency spectrum and infrastructure/frequency sharing mechanisms. This regulatory vacuum has serious legal implications, particularly regarding the liability of virtual entities and the management of real-time big data consumed by Digital Twins, which are vulnerable to cyber threats and privacy issues. Therefore, regulatory harmonization is needed that goes beyond the regulation of physical infrastructure, covering big data governance, comprehensive cybersecurity, and legal certainty regarding the accountability of automated decisions generated by Digital Twin algorithms (Explainable AI - XAI).

Batas Penafsiran Penghasutan dan Kualitas Alasan Hukum dalam Perkara Ekspresi Politik

Ahmad Sofian — 2026-10-20

Divergent outcomes in political expression cases require scrutiny of how judges connect criminal provisions, communicative content, culpability, and evidence. This article evaluates alleged errors in convictions and the strengths and limitations of the reasons determining acquittals. It adopts doctrinal legal research, combining statutory, case, and conceptual approaches with a structured comparison of eight documents: six district court judgments and two appellate procedural determinations, involving twelve defendants in four analytical groups. The Magelang judgment inadequately distinguishes foreseeable consequences from conscious acceptance and insufficiently individualizes responsibility for violence. The Wawan judgment raises issues concerning temporal applicability and proof of knowledge of falsity. The Laras judgment has a stronger textual basis, yet its assessment of danger and the necessity of restrictions remains incomplete. The Surakarta and Delpedro acquittals provide stronger scrutiny of communicative content and individualized evidentiary links, although parts of their reasoning require correction. The Surakarta appellate determinations address only the admissibility of appeals. The article contributes an evaluative framework separating statutory interpretation, application to established facts, and evidentiary reasoning, thereby reconciling protection of political expression with accountability for proven incitement to violence.

Transformasi Digital Pengawasan Intern Pemerintah Tinjauan Hukum Pembangunan, Integritas, Keamanan Data, dan Intensitas Penggunaan AI (Studi Kasus: Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan)

Dhimas Yhudo Pratomo — 2026-10-20

Transformasi Digital di era Society 5.0 mempengaruhi pola kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan memanfaatkan Artificial Intelligence (AI). Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menganalisa intensitas penggunaan AI, hubungan terhadap integritas pengawasan, dan mengelola risiko kebocoran data dari perspektif Hukum Pembangunan. Penelitian empiris ini mengambil studi kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini melibatkan 38 responden survei dan 8 responden wawancara kepada Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Hasil survei menunjukkan adanya kesenjangan intensitas penggunaan AI dengan hasil yang diharapkan, dimana 94,7% responden telah menggunakan AI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya namun hanya 21,1% keluaran AI sesuai dengan harapan responden. Kesenjangan terjadi akibat adanya Halusinasi AI dan bias algoritma. Untuk memitigasi risiko kesalahan pada keluaran AI, APIP secara mandiri hanya menggunakan keluaran AI sebagai Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) dan dalam pengambilan keputusan didukung dengan Professional Skepticism and Professional Judgement. Penggunaan AI juga berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data privasi dan data rahasia Pemerintah (Data Breach). Hukum Pembangunan memberikan rekomendasi agar Pemerintah segera merancang hukum progresif, pengembangan platform AI milik Pemerintah, merancang petunjuk teknis penggunaan AI, pembentukan produk hukum daerah berbasis kearifan lokal, dan peningkatan literasi AI bagi APIP.

Gender Bias in the Protection of Women Workers: A Feminist Legal Theory Approach to Labor Law in Indonesia

Fitri Wardhani — 2026-10-20

Gender inequality in the workplace remains a structural issue in Indonesian labor law. Low female labor force participation, wage gaps, inadequate fulfillment of maternity and menstrual leave rights, as well as the continued occurrence of violence and sexual harassment in the workplace, indicate a gap between normative legal protection and the concrete experiences of women workers. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and case study approaches. The discussion results show that the protection of women workers still faces problems at the regulatory and implementation levels, mainly because the law often defines workers as neutral subjects without considering women’s biological, social, and economic experiences. Through Feminist Legal Theory, legal reconstruction needs to be directed toward substantive justice that recognizes women’s experiences, strengthens protection mechanisms, ensures the fulfillment of reproductive rights, and builds a labor system free from gender-based discrimination and violence.