Halu Oleo Law Review

The Actio Pauliana Principle in Indonesian Business Law

Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, Putri Difa Zhafirah — Thu, 07 Mar 2024 00:00:00 +0000

In reality, the debtor who will be sentenced to bankruptcy, often avoids the legal consequences of the decision by transferring his assets to another party to ensure the creditor does not fully get his rights back. Therefore, in the bankruptcy law regulation, it is stated that the legal instrument for the Creditor (through the Curator) who feels aggrieved by the Debtor's legal actions is to file a lawsuit in the form of canceling the transaction. Such legal instruments are known as actio pauliana. Previously, actio pauliana was regulated in various legal rules, such as the Civil Code, Faillissements-Verordening, and Law no. 4 of 1998 concerning Bankruptcy. But nowadays, actio pauliana is regulated in Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payments. Actio pauliana can be carried out against the debtor's legal actions that harm the creditor in relation to affiliation, grants, and debt payment. In its journey, actio pauliana did not run effectively, because not all creditors (cq. curators) used this instrument to reclaim their rights that had been harmed by the debtor. problem is the difficulty of proving the actio pauliana and legal protection for third parties who transact with the debtor.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menjalankan Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan Selatan

Agus Rianto, Evi Purwanti, Budi Hermawan Bangun, Erwin, Fatma Muthia Kinanti — Thu, 07 Mar 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini membahas peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan Selatan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder dengan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian atau pembahasan dapat diketahui yaitu bahwa peran Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas misi perdamaian PBB di Sudan Selatan dilakukan dengan pengiriman sejumlah personil Polri baik sebagai Individual Police Officer (IPO) maupun Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) Polri yang dikenal sebagai Kontingen Garuda Bhayangkara (Kongabha). Kongabha yang ditugaskan ke Sudan Selatan ini tergabung dalam United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) dan berkontribusi dalam pelaksanaan mandat UNMISS sebagaimana telah ditetapkan dalam Resolusi DK PBB No. 2155 (2014); Resolusi DK PBB No. 2223 (2015); dan Resolusi DK PBB No. 2252 (2015). Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana mandat UNMISS sebagai pasukan penjaga perdamaian, Satgas FPU Polri juga melakukan kegiatan sosial atau amal dengan izin dari pihak UNMISS. Keberhasilan peran Satgas FPU Polri pada UNMISS dalam tugas misi perdamaian di Sudan Selatan ditandai terutama dengan melindungi pengungsi di kamp sehingga hal ini dapat lebih memaksimalkan perlindungan bagi warga sipil.

Penggunaan Regulatory Impact Analysis: Studi Penyusunan Peraturan Daerah Jawa Timur Tentang Desa Wisata

Agatha Retnosari, Radian Salman, Humaidi Rizqi Alfath Syaif — Thu, 07 Mar 2024 00:00:00 +0000

Artikel ilmiah ini membahas analisis penggunaan Regulatory Impact Analysis (RIA) dalam pembentukan Peraturan Daerah Jawa Timur terkait Desa Wisata. Penelitian menemukan bahwa dalam pembentukan Naskah Akademik peraturan tersebut, metode evaluasi dampak regulasi seperti RIA dan ROCCIPI tidak digunakan. Sebagai gantinya, metode sosiolegal digunakan untuk membandingkan aturan dengan naskah akademik yang telah dibuat. Temuan utama adalah ketidakgunakan RIA dalam Naskah Akademik dapat menyebabkan cacat formil dalam peraturan daerah, mengingat persyaratan UU No. 13/2022 menekankan pentingnya metode ini. Dalam analisis metode sosiolegal, artikel ini mencermati bahwa fokus pada legalitas dan aspek filosofis dalam Naskah Akademik tanpa menggunakan RIA dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dampak peraturan terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Dampak sosial dan ekonomi yang signifikan dari pemberdayaan desa wisata mungkin tidak diperhitungkan secara memadai. Implikasi dari temuan ini sangat penting. Tidak adanya penggunaan RIA dalam Naskah Akademik memunculkan kebutuhan mendesak untuk merevisi atau mengganti peraturan daerah sesuai dengan pedoman UU No. 13/2022. Diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam proses pembentukan peraturan daerah, termasuk penerapan RIA untuk memastikan dampak positif yang diinginkan dan keseimbangan antara pemberdayaan desa wisata dengan pelestarian lingkungan. Dengan cara ini, peraturan dapat memenuhi persyaratan hukum, memberikan manfaat maksimal, dan mencapai tujuan pemberdayaan desa wisata di Jawa Timur secara holistik.

Harmonisasi Peraturan Restorative Justice Terkait Tindak Pidana Narkotika Pada Anak

Thu, 07 Mar 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji tentang harmonisasi peraturan restorative justice terkait tindak pidana narkotika pada anak, dimana keadilan diterapkan dengan mengedepankan asas-asas keadilan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam tindak pidana terutama narkotika baik itu korban, pelaku, dan masyarakat. Tujuan restorative justice dalam penyelesaian masalah adalah untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik secara material maupun non-material, dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian yang efektif dalam kasus tindak pidana narkotika pada anak. Ini karena anak-anak masih muda dan memiliki potensi untuk berubah. Keadilan restoratif dalam penanganan narkotika pada anak dilakukan melalui proses mediasi antara pelaku, keluarga korban, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Penerapan asas keadilan restoratif ini diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang lebih efektif dan adil. Penelitian ini dilakukan menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini hakim lebih cenderung menitikberatkan pertimbangannya pada sisi kepastian hukum tanpa lebih jeli mendalami keadilan restoratif dari putusan yang dijatuhkannya bagi diri terdakwa anak.

Peningkatan Pengakuan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Tidak Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

Deity Yuningsih, Ruliah, Siti Muslimah Suciati, Sukring, Endah Widyastuti — Sun, 24 Mar 2024 00:00:00 +0000

Peralihan hak atas tanah di Indonesia masih banyak dilakukan secara lisan dan secara di bawah tangan dalam melakukan perjanjian jual beli, pewarisan, tukar menukar maupun hibah. Hal itu kental dipengaruhi transaksi dalam hukum adat yang bersifat terang dan tunai. Padahal Regulasi yang berlaku mengharuskan dalam proses peralihan hak atas tanah dilakukan berdasarkan Akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 tahun 1994. Penelitian ini dilakukan dengan berfokus untuk mengetahui dan mengkaji konsep-konsep hukum positif berupa regulasi-regulasi dan menemukan solusi-solusi hukum untuk meningkatkan pengakuan hak atas tanah yang belum dilakukan berdasarkan akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan bersandarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah terkait Pendaftaran Tanah, Yurisprudensi yang tepat dan kredibel. Di samping itu, menggunakan juga pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual untuk menelusuri teori dan doktrin-doktrin hukum terpercaya yang relevan, sedangkan pendekatan kasus untuk mengeksplorasi dokumen putusan-putusan hakim di pengadilan yang berhubungan peralihan hak atas tanah yang tidak berdasarkan akta pejabat Pembuat Akta Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan praktik peralihan tanah tidak berdasarkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun demikian, masih dimungkinkan untuk dilakukan peningkatan pengakuan hak atas tanah sebagai alas hak yang sah bila didukung oleh bukti saksi, pengakuan, kuitansi tanda pembayaran, perjanjian peralihan di bawah tangan, Surat Keterangan Izin Pengelolaan tanah, atau surat sejenis yang menyatakan penguasaan tanah sepanjang dibuatkan dokumen yang ditandatangani kepala desa/lurah dan disahkan oleh pemerintah kecamatan setempat, sehingga menjadi dokumen penting dalam proses sertifikasi. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat perlu dilakukan pula sosialisasi secara berkala dan terhadap kepala desa/lurah penting untuk dilakukan lokakarya dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitasnya yang komprehensif dalam memahami dan melayani masyarakat.

Ratio Decidendi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penetapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Agus Riyanto, Budi Santoso, Paramitha Paraningtyas, Adzan Fariq Darmawan — Sun, 24 Mar 2024 00:00:00 +0000

Ratio decidendi tidak hanya dikenal dalam dunia peradilan tetapi juga di luar peradilan. Di bidang Pasar Modal terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana ratio decidendi OJK dalam menetapkan sanksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dalam pelanggaran laporan keuangan. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undangan. Rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimana kronologis pelanggaran laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., dan bagaimana ratio decidendi OJK dalam penetapan sanksi terhadap pelanggaran laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hasil dari penelitian ini adalah OJK dalam menetapkan sanksi terhadap laporan keuangan menggunakan rasio keputusan sesuai kewenangannya dan keputusan OJK dalam menetapkan kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah sanksi administratif.

Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Nurzamzawiah Kudus, Safril Sofwan Sanib, Haris Yusuf — Thu, 28 Mar 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan serta penyelesaiannya menggunakan jalur litigasi. Selain itu, juga untuk mengetahui kedudukan royalti hak cipta dalam perkawinan sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai sebagai harta bersama dalam proses pembagian harta dalam pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian status hak royalti atas hak cipta merupakan harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta. Segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dapat dikategorikan sebagai harta, Hak Cipta masuk kategori harta karena merupakan benda tak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. In casu a quo upaya yang dilakukan oleh Innara Rusli adalah proses penyelesaian melalui tahap litigasi pada Pengadilan Agama dengan ketetapan hak cipta sebagai harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1).

Akibat Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terhadap Direksi

Jabalnur, Idris Saputra, Jumiati Ukkas, Udiyo Basuki — Thu, 28 Mar 2024 00:00:00 +0000

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan Direksi yang telah diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS Luar Biasa serta akibat hukum Direksi yang diberhentikan melalui RUPS Luar Biasa semenjak berakhirnya RUPS. Perubahan komposisi pengurus perusahaan melalui mekanisme RUPS Luar Biasa sering kali membuat terjadi perbedaan penafsiran akibat adanya wajib daftar perusahaan dan wajib daftar perubahan anggaran dasar serta perubahan komposisi pengurus perusahaan dalam hal ini direksi dan komisaris, perubahan anggaran dasar harus didaftarkan, sedangkan perubahan pengurus dalam hal ini Direksi dan komisaris cukup didaftarkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga penelitian ini memberikan penegasan kewenangan dan dampak hukum perubahan direksi oleh RUPS Luar biasa menyangkut wajib daftar perusahaan.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi oleh Pemerintah

Muhammad Udin, Ali Rizky, Arifai — Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +0000

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Indonesia merupakan isu serius yang mengancam keberlanjutan sektor energi dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Pemberian subsidi BBM bertujuan untuk mendukung sektor transportasi dan industri serta meringankan beban ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini, kami menganalisis berbagai modus operandi pelaku, termasuk pemalsuan dokumen, manipulasi meter, dan keterlibatan dalam distribusi ilegal, serta implikasinya terhadap keberlanjutan sektor energi dan kerugian negara. Hasilnya menyoroti perlunya tindakan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dan memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.