Implementasi Kebijakan LP2B dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan

Abstract

Masifnya alih fungsi lahan pertanian pangan di Indonesia dapat mengancam kedaulatan pangan nasional, sehingga mendorong lahirnya kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kajian ini berfokus untuk menganalisis implikasi yuridis penerapan target top-down nasional dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan, beban fiskal daerah, serta perlindungan hak keperdataan pemilik tanah. Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini yakni penelitian hukum normatif melalui analisis perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Temuan studi mengindikasikan adanya ketegangan antara target kuantitatif minimal 87% Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) berdasarkan regulasi nasional terbaru dengan otonomi daerah, di mana pemaksaan target seragam memicu kemacetan hukum (legal deadlock) pada revisi tata ruang daerah yang memiliki tipologi perkotaan. Implementasi insentif bagi petani terjebak dalam fenomena unfunded mandate akibat ketergantungan fiskal daerah yang sangat tinggi terhadap transfer pusat (mencapai 65,7%), sementara kontribusi PAD terbatas. Selain itu, penetapan LP2B berimplikasi pada praktik regulatory taking melalui "penguncian" fungsi lahan secara sepihak tanpa notifikasi individual yang memadai, sehingga mengabaikan nilai harapan ekonomi tanah (land rent) pemilik lahan. Studi ini merekomendasikan rekayasa hukum keuangan negara melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) LP2B, penerapan target fleksibel berbasis agregat provinsi, serta transformasi pendekatan dari administratif-represif ke pendekatan kooperatif-partisipatif melalui perjanjian insentif berimbang (contractual agreement) guna menyelaraskan ketahanan pangan nasional dengan keadilan ekonomi bagi masyarakat hukum di tingkat tapak.